Faktahariini24 , Jakarta – Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menepis anggapan bahwa nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat akan jatuh semakin dalam akibat konflik di Timur Tengah yang melibatkan Amerika Serikat, Israel, dan Iran.
Ia menjelaskan bahwa hingga kini pergerakan rupiah masih relatif terkendali. Berdasarkan pengalaman dari berbagai konflik global sebelumnya, pelemahan mata uang Indonesia biasanya hanya berada di sekitar 0,3 persen.
Menurut Purbaya, situasi global memang tengah bergejolak dan memicu kekhawatiran di berbagai sektor. Meski begitu, ia menilai anggapan bahwa rupiah akan mengalami kehancuran tidak sepenuhnya berdasar.
Ia juga menyinggung pihak-pihak yang pesimis terhadap kekuatan rupiah. Purbaya menilai para investor besar yang benar-benar memiliki modal justru melihat kondisi rupiah masih cukup kuat. Sebaliknya, kritik keras terhadap rupiah sering kali datang dari pihak yang tidak memiliki kepentingan investasi langsung.
Lebih lanjut, ia menyatakan bahwa sentimen negatif terhadap rupiah tidak serta-merta membuat investor asing kehilangan kepercayaan pada perekonomian Indonesia. Hal ini terlihat dari indikator Credit Default Swap (CDS) Indonesia untuk tenor lima tahun yang tetap stabil.
Selain itu, selisih imbal hasil Surat Berharga Negara (SBN) dibandingkan dengan obligasi pemerintah AS atau US Treasury hanya meningkat tipis sekitar tiga basis poin, dari 240 menjadi 243 basis poin. Kondisi tersebut dinilai menjadi tanda bahwa investor luar negeri masih menaruh kepercayaan terhadap ekonomi nasional.
Rupiah Melemah pada Perdagangan 13 Maret 2026
Sementara itu, pada penutupan perdagangan Jumat (13/3/2026), nilai tukar rupiah tercatat melemah terhadap dolar AS. Mata uang Garuda turun sekitar 65 poin atau 0,38 persen ke posisi Rp16.958 per dolar AS, dibandingkan penutupan sebelumnya Rp16.893 per dolar AS.
Data kurs referensi Bank Indonesia melalui Jakarta Interbank Spot Dollar Rate (JISDOR) juga menunjukkan pelemahan ke level Rp16.934 per dolar AS dari sebelumnya Rp16.899.
Analis pasar uang Ibrahim Assuaibi menjelaskan bahwa tekanan terhadap rupiah dipicu oleh pernyataan pemimpin baru Iran, Ayatullah Mojtaba Khamenei, yang menyatakan bahwa jalur strategis Selat Hormuz akan tetap ditutup.
Selat tersebut merupakan jalur penting yang dilalui sekitar seperlima distribusi minyak dan gas dunia. Penutupan wilayah itu dinilai berpotensi memicu gangguan pasokan energi terbesar dalam sejarah pasar minyak global.
Kondisi tersebut membuat pelaku pasar khawatir harga minyak dunia akan melonjak dan memicu inflasi global. Harga minyak mentah acuan dunia, yaitu Brent Crude Oil, bahkan sempat berada di kisaran 100 dolar AS per barel.
Situasi ini juga dapat memengaruhi kebijakan bank sentral seperti Federal Reserve, yang kemungkinan harus menunda rencana penurunan suku bunga jika inflasi meningkat. Suku bunga yang lebih tinggi berpotensi menarik arus investasi ke dolar AS sehingga memperkuat mata uang tersebut.
Dari sisi domestik, pasar juga memperhatikan besarnya beban pembayaran bunga utang pemerintah yang dapat membatasi ruang fiskal untuk mendorong pertumbuhan ekonomi melalui belanja negara.
Per Februari 2026, pembayaran bunga utang tercatat mencapai Rp99,8 triliun, atau sekitar 27,8 persen dari total pendapatan negara yang sebesar Rp358 triliun. Jika dibandingkan dengan realisasi belanja pemerintah pusat sebesar Rp346,1 triliun, jumlah tersebut setara sekitar 28,8 persen.
Risiko peningkatan beban bunga utang juga dipengaruhi oleh kebijakan pertukaran utang antara pemerintah dan Bank Indonesia serta meningkatnya ketegangan geopolitik global yang dapat mendorong kenaikan imbal hasil SBN.
Data Kementerian Keuangan Republik Indonesia per 10 Maret 2026 menunjukkan bahwa yield SBN tenor 10 tahun berada di level 6,52 persen, sedangkan yield obligasi pemerintah AS untuk tenor yang sama berada di sekitar 4,09 persen. Sejak awal tahun, yield SBN telah naik sekitar 55 basis poin.
Kenaikan tersebut berpotensi menambah beban pembayaran bunga dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Meski begitu, pemerintah menegaskan pengelolaan utang tetap dilakukan secara hati-hati, baik dari sisi portofolio maupun penerbitan tahunan, guna menjaga risiko tetap terkendali.
Pemerintah juga menilai pertumbuhan penerimaan pajak yang mencapai 30,4 persen pada Februari 2026 dapat membantu memperbaiki rasio pembayaran bunga utang dan Debt Service Ratio (DSR).