Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI, Said Abdullah menyarankan pemerintah menyiapkan langkah antisipasi. Diantaranya penajaman program prioritas yang mendesak dan tidak mendesak.
Program Makan Bergizi Gratis (MBG) membawa manfaat nyata bagi siswa-siswi di SD 152 Palembang.
Ketua Banggar DPR Minta Program Tak Mendesak Ditunda, MBG Wajib Dilaksanakan
Jakarta – Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI, Said Abdullah, mendorong pemerintah melakukan penajaman terhadap program prioritas dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026 menyusul kenaikan harga minyak mentah Indonesia (ICP) akibat konflik Timur Tengah yang memanas.
Said menyarankan agar program yang belum mendesak ditunda, sementara program yang sifatnya wajib, seperti Makan Bergizi Gratis (MBG), tetap harus dijalankan.
“Program yang prioritas tapi tidak begitu mendesak bisa dilakukan dengan tahun jamak. Namun MBG termasuk mandatory anggaran pendidikan, jadi wajib dilaksanakan. Sudah tidak bisa ditawar,” tegas Said di Kompleks Parlemen Senayan, Kamis (12/3/2026).
Sebagai contoh, pembangunan infrastruktur jalan tol disebut sebagai program yang bisa ditunda sementara. Hal ini dianggap memberi pemerintah ruang cadangan anggaran untuk antisipasi kondisi fiskal yang memburuk.
Subsidi Energi Jadi Fokus
Said juga menyoroti perlunya penajaman subsidi energi yang dinilai masih kurang tepat sasaran. Ia mengkritik alokasi subsidi untuk kelompok atas dan industri yang berpotensi menjadi “beban” bagi APBN.
“Penajaman LPG 8,6 juta metrik ton per tahun perlu dilakukan. Saat ini sistemnya masih belum optimal. Idealnya bisa pakai teknologi seperti fingerprint atau retina untuk memastikan subsidi tepat sasaran. Dengan begitu, hanya sekitar 5,5 juta yang seharusnya menerima,” jelasnya.
Tekanan APBN Akibat Gejolak Global
Kondisi geopolitik Timur Tengah, termasuk konflik Iran–Israel dan keterlibatan Amerika Serikat, telah mendorong harga minyak dunia menembus USD 100 per barel dan memperkuat nilai dolar AS terhadap rupiah.
Anggota Komisi IV DPR, M. Sarmuji, mengingatkan bahwa kombinasi ini meningkatkan tekanan pada APBN, terutama pos subsidi energi, sekaligus berdampak pada utang luar negeri Indonesia yang bernilai dolar.
“Penguatan dolar AS meningkatkan beban utang luar negeri dalam rupiah. Pemerintah harus segera melakukan simulasi skenario fiskal agar APBN tetap valid,” ujarnya.
Sarmuji menekankan bahwa langkah mitigasi perlu dilakukan secara terbuka dan terkoordinasi antara pemerintah, DPR, dan publik agar stabilitas ekonomi nasional tetap terjaga.
“Situasi seperti ini membutuhkan koordinasi kuat dan komunikasi terbuka. Menteri Keuangan tidak bisa bekerja sendiri,” tegasnya.
#Banggar #DPRRI #ProgramMendesak #MBG #PolitikIndonesia #AnggaranNegara #PrioritasAnggaran #KeuanganNegara #DPR #Legislatif #Politik #Anggaran2026 #KeuanganPublik #BeritaPolitik #UpdatePolitik #BreakingNews #TrendingNews #ViralNews #EkonomiPolitik #FYP #FYPシ #ForYou #ForYouPage #Trending #Viral